19/02/2015
Perubahan Sistem Sewa Pemondokan Pada Penyelenggaraan Haji 1436H
Jakarta (Sinhat)--Penyelenggaraan ibadah haji 1435H/2014M baru usai, persiapan terus dilakukan untuk penyelenggaraan haji tahun mendatang, untuk pelayanan bagi jamaah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
“Ada perubahan pada penyelenggaraan haji tahun 1436 hijriyah,” kata Irjen Kementerian Agama M. Jasin pada evaluasi dan sarasehan haji 2014 yang diselenggarakan Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (Asbihu-NU) di Jakarta, Kamis (4/12). Ia menyampaikan paparan bertajuk “Menilik Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Era Kabinet Kerja”.
Perubahan itu lanjut Jasin, dalam berbagai hal termasuk pada penyewaan pemondokan atau hotel. “Prosedur penyewaan hotel ada proses negosisasi atau tawar menawar sehingga bisa memilih hotel yang baik, fasilitasnya lengkap,” jelasnya. “Dulu sewa perumahan tidak ada tawar menawar, sekarang ada sehingga tidak ada lagi rumah di Makkah di bawah standar,” imbuhnya.
Belajar dari kasus penempatan jamaah haji di luar Markaziyah, kata Jasin, pihaknya merekomendasikan agar sewa hotel di Madinah pada musim haji 1436H dilakukan dengan sistem sewa semi musim, tidak lagi menggunakan sistem sewa layanan sebagaimana dilakukan selama ini.
Menurut Jasin, dengan sistem sewa semi musim, setiap hotel akan disewa seluruh kapasitasnya, khususnya hotel yang akan ditempati calon jamaah haji yang diberangkatkan pada lima hari pertama ke Madinah. Hotel ini akan disewa selama 18 – 19 hari dengan asumsi, akan diisi lagi oleh calon jamaah haji yang diberangkatkan pada hari kesepuluh sampai keempat belas. Adapun untuk hotel yang akan diisi oleh calon jamaah yang diberangkatkan pada hari keenam sampai kesembilan, serta jamaah kloter terakhir, akan disewa selama 9 – 10 hari.
Jasin mengatakan, pola sewa semi musim ini akan memberikan beberapa keuntungan, antara lain: kepastian pemondokan, pemanfaatan maksimal fasilitas hotel (mizanain dan resto), persoalan Markaziyah dan non Markaziyah lebih terkontrol, SOP dapat diberlakukan, hubungan dengan Kementerian Haji/Muassasah lebih baik dalam penempatan jamaah, serta ruang negosiasi harga lebih luas.
“Namun Arab saudi akan membongkar 50 hotel di Madinah, kita harus segera cari hotel. Kalau perlu bayar dulu hotel yang belum dibongkar, sebagaimana negara lain, membayar dulu 15 persen,” ujarnya.
Namun untuk itu, lanjut Jasin meski dibahas dengan DPR. “DPR kita masih ada kisruh, padahal situasi sekarang bersaing memperoleh perumahan. Mudah-mudahan situasi sekarang tidak mengganggu penyelenggaraan haji khususnya dalam proses kontrak perumahan,” harap Jasin.
Sementara Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis mengatakan, dalam penyediaan akomodasi menganut prinsip efektif, efisian, ekonomis, transparan, dan akuntabel. “Hotel yang melakukan wanprestasi tidak disewa kembali, sedangkan yang memberi pelayanan baik akan dikontrak lagi,” ujarnya.
